Perjuangan Memartabatkan TKI dan Buruh Migran Indonesia(BMI)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menjadikan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Indonesia berperan aktif membangun perlindungan TKI dan buruh migran di tingkat ASEAN dan global, sebagai tonggak semangat sekaligus perjuangan memartabatkan TKI maupun buruh migran di luar negeri.
"Penegasan Presiden SBY pada Sidang Kabinet, bahwa upaya memromosikan semangat atau agenda perlindungan TKI dan buruh migran baik di Asean atau di negara-negara lain adalah tepat dan tidak bisa diabaikan Indonesia," jelas Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, di Jakarta, Sabtu (26/3).
Ia juga mengapresiasi janji Presiden SBY, yang berkomitmen memasukkan masalah perlindungan tenaga kerja migran, sebagai agenda utama yang akan dibahas komprehensif dalam ASEAN Summit ke 18 pada awal Mei ini, di Jakarta.
Dikatakan, Presiden SBY melihat perkembangan TKI dan kehidupan buruh migran yang kian membesar di berbagai negara, merupakan keniscayaan sejarah yang perlu diantisipasi serta ditangani permasalahannya sebaik-baiknya.
"Harapan Presiden SBY itu sejalan dengan upaya Kemenlu dan Kemenakertrans mengembangkan semangat perlindungan TKI, untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan kepada Buruh Migran dan Keluarganya oleh Indonesia," ujar Jumhur.
Menurutnya, BNP2TKI akan memerjuangkan keinginan Presiden SBY dengan mempererat kerjasama perlindungan TKI bersama Kemenlu dan perwakilan RI di luar negeri, termasuk kalangan stakeholders TKI di tanah air.
"BNP2TKI juga akan terus mensosialisaikan pentingnya melaksanakan semangat perlindungan TKI ini pada unsur pelayanan TKI pemerintah baik provinsi ataupun kabupaten/kota," ungkapnya.
Untuk memenuhi harapan Presiden SBY, lanjut Jumhur, ke depan BNP2TI akan meningkatkan konsep dan implementasi perlindungan TKI di luar negeri.
"BNP2TKI akan membangun semangat dan agenda perlindungan TKI dalam bentuk peningkatan kualitas TKI di dalam negeri, serta pelaksanaan perlindungan yang maksimal agar permasalahan TKI di luar negeri dapat terus dikurangi," katanya.
Karena itu pula BNP2TKI merancang penerapan sistem online dengan perwakilan RI di luar negeri terkait untuk pendataan dan mempercepat penyelesaian permasalahan TKI.
Terhadap TKI PLRT, BNP2TKI berkomitmen melakukan pengetatan pelatihan calon TKI PLRT 200 jam sebagaimana dikehendaki peraturan Menakertran (Permenakertrans Nomor PER 23/MEN/X/2009).
Online
Selain itu, BNP2TKI mengupayakan pengetatan dalam proses dokumen calon TKI, di antaranya memadukan online system dengan kantor Dinas Tenaga Kerja daerah dan membuka beberapa Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk calon TKI/TKI di beberapa provinsi.
"Dengan demikian, ke depan hanya calon TKI yang lengkap dan legal dokumennya yang bisa lolos bekerja ke luar negeri. Ini nanti akan menjadikan TKI tidak mudah menjadi obyek penipuan, pemerasan, penganiayaan, dan perdagangan manusia (trafficking)," katanya.
Ditambahkan, BNP2TKI juga terus memperkuat penempatan TKI sektor formal ke luar negeri sehingga tercipta kemartabatan bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain.
Secara bertahap, katanya, BNP2TKI akan mengurangi proporsi penempatan TKI informal khususnya TKI PLRT dari 55 persen saat ini hingga menjadi 30-35 persen saja.
Mengenai masa depan TKI Purna dan keluarganya, Jumhur menjelaskan, BNP2TKI melakukan agenda pemberdayaan ekonomi mantan TKI dan keluarganya melalui usaha ekonomi produktif bekerjasama pihak perbankan, lembaga keuangan mikro, perusahaan BUMN, dan pemerintah daerah.

• Pengiriman TKI Dipantau Melalui Komputer

• Presiden Pertegas Pentingnya Lindungi TKI

• Hakikat Kebahagiaan.Percaya kepada Tuhan.

• Robot Penyelamat Terbaru Di Luncurkan