Presiden Pertegas Pentingnya Lindungi TKI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertegas dukungannya bagi upaya-upaya untuk penguatan perlindungan TKI dan bagi pekerja migran baik yang berada dalam intra Asean maupun antara negara-negara Asean dengan negara dalam regional lainnya. "Presiden menekankan fenomena itu sudah kelihatan terus meningkat dan merupakan fenomen global, yang menuntut semakin pentingnya peran negara untuk melindungi para tenaga kerja migran itu," sambut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat. "Pada Asean Summit ke-18 mendatang di Jakarta agenda penguatan perlindungan kepada buruh migran ini akan dibahas secara komprehensif," tambahnya. Ia berharap semua pihak terkait mendukung keinginan Presiden SBY itu sebagai bagian dari upaya memartabatkan TKI atau buruh migran pada umumnya. "Mudah-mudahan gagasan mulian ini bisa terwujud," pungkas Jumhur Hidayat. (foto: ist)

Jakarta, BNP2TKI (25/3) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertegas dukungannya bagi upaya-upaya untuk penguatan perlindungan TKI dan bagi pekerja migran baik yang berada dalam intra Asean maupun antara negara-negara Asean dengan negara dalam regional lainnya.
Penegasan dukungan Presiden SBY itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat usai mengikuti sidang kabinet di Jakarta, Kamis (24/3) yang salah satu agendanya membahas masalah kepulangan TKI bermasalah dari luar negeri.
Menurut Jumhur, pekerja migran di dalam Asean sudah semakin banyak, baik orang Indonesia bekerja di Malaysia dan lain sebagainya, atau masyarakat Asean yang bekerja di negara-negara Eropa dan di negara lainnya.
"Presiden menekankan fenomena itu sudah kelihatan terus meningkat dan merupakan fenomen global, yang menuntut semakin pentingnya peran negara untuk melindungi para tenaga kerja migran itu," ujar Jumhur.
Sementara menyangkut posisi Indonesia sebagai Ketua Asean (asean chairmanship), menurut Jumhur, Presiden SBY ingin mendorong dan mempromosikan pentingnya agenda perlindungan ini.
"Pada Asean Summit ke-18 mendatang di Jakarta agenda penguatan perlindungan kepada buruh migran ini akan dibahas secara komprehensif," jelasnya
Jumhur menilai keinginan Presiden SBY itu sudah sesuai semangat perlindungan yang kini dikembangkan Menakertrans dan Menlu, dengan akan diratifikasinya konvensi PBB 1990 untuk perlindungan buruh migran dan keluarganya sebagai kebutuhan Indonesia.
Ia berharap semua pihak terkait mendukung keinginan Presiden SBY itu sebagai bagian dari upaya memartabatkan TKI atau buruh migran pada umumnya. "Mudah-mudahan gagasan mulian ini bisa terwujud," pungkas Jumhur.